Quote:
| INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah anggota DPR-RI dari Komisi Perbankan ramai-ramai mengembalikan kartu kredit mereka yang dikeluarkan Citibank Indonesia. Anggota lain mengusulkan agar Bank Indonesia mencabut izin operasi bank asal Amerika itu. Dua peristiwa ini merupakan reaksi DPR atas dua skandal yang terjadi di bank asing tersebut. Yaitu terbunuhnya seorang nasabah yang kebetulan seorang politisi dan terbongkarnya penggelapan uang milik nasabah yang mencapai Rp17 miliar. Mungkin tidak banyak yang sadar bahwa gaung kejadian di Senayan itu sudah mendunia. Terutama karena media-media internet sekarang dalam hitungan per detik, berita dari Indonesia langsung bisa dibaca di seluruh pelosok dunia. Sehingga semua bank di dunia sudah mengetahui kejadian di Jakarta. Tapi yang menarik disoroti adalah usulan agar izin operasi Citibank di Indonesia dicabut. Mungkinkah hal itu dapat dilakukan pemerintah Indonesia? Dari segi pencitraan, pernyataan itu sangat bagus. Sebab pernyataan itu menunjukkan sebuah kepedulian yang tinggi oleh politisi Senayan terhadap nasib warga negara Indonesia yang menjadi korban. Baik yang terbunuh maupun yang kehilangan uang milyaran rupiah di deposito mereka. Tetapi dari sudut taktis dan strategis, hal tersebut mencerminkan kualitas pengetahuan wakil rakyat kita. Konten emosional lebih menonjol dibanding substansi yang patut dikemukakan. Tanggapan wakil rakyat terhadap sebuah kasus, terkesan seperti ‘rekaman sebuah tape recorder’. Maksudnya begini, kalau ada kejadian seperti Citibank, pernyataan yang dikeluarkan: bla bla bla. Kalau ada kejadian tentang Bank Century reaksi kepada media: bli bli bli.... dan seterusnya Mungkin saja wakil rakyat kita itu tidak paham. Bahwa Citibank sudah merupakan bagian dari pemerintah Amerika Serikat. Citibank bukan lagi sebuah swasta murni. Jadi menutup izin operasi atau mengusir Citibank sama dengan mengusir wakil Amerika dari Indonesia. Nah apakah kita mampu? Citibank menjadi bagian dari pemerintah AS, sebab pada 2008, saat negara adi daya itu dilanda krisis perbankan dan keuangan, Citibank termasuk institusi keuangan yang mendapat talangan dana sebesar US$50 miliar. Talangan itu dicairkan dalam dua termin. Disamping talangan, Washington masih mengeluarkan jaminan senilai US$306 miliar. Hitung saja, berapa nilai uang yang digunakan untuk melindungi Citibank, jika dana di atas dikonversi ke rupiah. Keputusan ini menandakan bank tersebut memperoleh proteksi maksimal dari Washington. Andaikata keinginan mengusir Citibank itu akhirnya ditindak-lanjuti pemerintah, besar kemungkinan Washington akan menurunkan utusan kuatnya untuk membatalkan hal tersebut. Kalaupun tim itu toh tidak berhasil, besar kemungkinan, AS pun akan melakukan tindakan resiprokal terhadap Indonesia. Penyelamatan bank swasta Citibank oleh Presiden AS tidak sama dengan penyelamatan otoritas keuangan di Indonesia terhadap Bank Century. Alasan dan keputusan dilakukan secara transparan. Salah satu alasannya, Citibank merupakan bank yang memiliki aset terbesar ketiga di AS. Citibank yang didirikan 190 tahun lalu (1821) memiliki kantor cabang di lebih dari 100 negara. Jadi usulan melarang beroperasinya Citibank di Indonesia, hanya akan mempersulit pemerintah Indonesia menghadapi pertanyaan-pertanyaan para bankir ataupun pebisnis AS. Bahkan lebih merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investor. Kehadiran sebuah bank di sebuah negara, biasanya menjadi ukuran oleh para investor. Usulan yang tidak populer hanya mengingatkan pada sikap mahasiswa Indonesia pada 1974. Saking emosionalnya terhadap Jepang, yang tadinya hanya memrotes kunjungan PM Takeo Fukuda, berubah menjadi anarkis. Cara pandang kita sangat sempit. Semua kendaraan buatan Jepang yang mereka temui di jalan, termasuk show room yang menjual mobil dan sepeda buatan Jepang mereka bakar. Seolah-olah, Jepang sendiri yang menderita kerugian atas pembakaran tersebut. Padahal yang rugi justru rakyat Indonesia sendiri, para pemilik kendaraan dan show room. Pembakaran hanya membuat Jepang ketawa ketiwi dan geleng-geleng kepala. Kalau Citibank Indonesia ditutup, yang akan mengalami kerugian pihak Indonesia. Bagaimana bentuk dan besarnya, tidak bisa dihitung sekarang. Mungkin saja sistem perbankan di Indonesia, akan terganggu. Sebab pada dasarnya, Citibank merupakan pelopor sistem perbankan modern di Indonesia. Teknologi Informasi perbankan mulai dari ATM dan on line banking di Indonesia rata-rata diadopsi dari sistem Citibank. Terutama karena hampir semua eksekutif bank swasta ataupun CEO Indonesia, merupakan jebolan Citibank. Gita Wiryawan yang sekarang Kepala BKPM merupakan satu di antara mereka. Atau eks Menneg BUMN Laksaman Sukardi. Bahkan di kalangan bankir Indonesia, Citibank dianggap sebagai Universitas Perbankan di Indonesia. Bahwa skandal di Citibank itu harus ditangani dan diselesaikan, mutlak. Tapi siapapun apakah wakil rakyat, polisi atau pegiat perbankan, dalam melihat persoalan ini harus bisa memilah-milah secara benar, terukur dan profesional. by kaskus.us |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar